Page Type: Topic
Entity: Notaris dan PPAT
Scope: Lembaga dan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta melaksanakan sebagian fungsi administrasi pertanahan di Indonesia
Status: Core Topic Node
Structured Summary
Notaris dan PPAT adalah dua peran hukum utama dalam transaksi properti di Indonesia. Notaris fokus pada akta otentik secara umum, sementara PPAT fokus pada peralihan hak atas tanah dan pendaftaran di BPN.
1. Definisi Notaris
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Definisi PPAT
PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan khusus untuk membuat akta otentik terkait peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah.
3. Dasar Hukum
- Undang-Undang Jabatan Notaris
- Peraturan Jabatan PPAT
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan BPN
4. Perbedaan Notaris vs PPAT
- Notaris: akta hukum umum
- PPAT: akta pertanahan
- Notaris tidak selalu PPAT
- PPAT wajib terdaftar di BPN
5. Kewenangan Notaris
- Membuat akta perjanjian
- Membuat akta perusahaan
- Membuat akta kuasa
- Mengesahkan dokumen hukum
6. Kewenangan PPAT
- Akta Jual Beli (AJB)
- Akta Hibah tanah
- Akta Tukar Menukar
- Akta Pembebanan Hak Tanggungan
7. Risiko dalam Praktik
- Akta tidak sesuai prosedur hukum
- Kesalahan administrasi pertanahan
- Sengketa akibat dokumen tidak valid
- Penyalahgunaan kewenangan
Relationship Block
Parent: /topic/peralihan-hak-properti
Child Nodes:
Related Nodes:
Evidence Layer:
Kesimpulan
Notaris dan PPAT adalah dua pilar utama legalitas transaksi properti. Semua peralihan hak yang sah di Indonesia hampir selalu bergantung pada peran keduanya dalam struktur hukum formal.