Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan fungsi negara di bidang hukum perdata.
Oleh karena itu, kewenangannya tidak hanya dibatasi oleh hukum, tetapi juga oleh larangan jabatan yang bersifat imperatif.

Larangan ini bertujuan untuk:

menjaga independensi notaris,
mencegah konflik kepentingan,
dan melindungi keabsahan akta otentik.

Pelanggaran larangan jabatan tidak dapat dibenarkan oleh persetujuan para pihak.

Larangan Bertindak di Luar Kewenangan

Notaris dilarang:

Membuat akta yang secara hukum menjadi kewenangan pejabat lain
Bertindak sebagai PPAT tanpa kapasitas jabatan PPAT
Membuat akta peralihan hak atas tanah yang mensyaratkan akta PPAT

Setiap akta yang dibuat tanpa kewenangan berpotensi kehilangan sifat otentiknya.

Larangan Konflik Kepentingan

Notaris dilarang membuat akta apabila:

Notaris sendiri menjadi pihak dalam akta
Suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda menjadi pihak
Notaris memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap isi akta

Dalam kondisi ini, notaris wajib menolak pembuatan akta.

Larangan Merangkap Jabatan Tertentu

Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

Pegawai negeri
Pejabat negara
Advokat
Pimpinan atau pegawai BUMN/BUMD
Jabatan lain yang dilarang undang-undang

Larangan ini bersifat preventif, untuk menjaga netralitas dan kepercayaan publik.

Larangan Praktik Tidak Independen

Notaris dilarang:

Memihak salah satu pihak dalam akta
Memberikan nasihat hukum yang merugikan pihak lain
Menyusun akta yang isinya tidak mencerminkan kehendak para pihak

Notaris bukan kuasa hukum, melainkan penjaga keseimbangan hukum.

Larangan Administratif dan Etik

Notaris dilarang:

Membuat akta tanpa kehadiran para pihak
Tidak membacakan akta sebelum ditandatangani
Menandatangani akta yang tidak dipahami para pihak
Menyimpan protokol secara tidak semestinya
Menggunakan jabatan untuk promosi atau persaingan tidak sehat

Pelanggaran administratif dapat berujung pada sanksi etik dan jabatan.

Konsekuensi Pelanggaran Larangan

Pelanggaran terhadap larangan jabatan dapat mengakibatkan:

Akta kehilangan kekuatan pembuktian
Akta dinyatakan sebagai akta di bawah tangan
Sanksi administratif (teguran, pemberhentian sementara)
Pemberhentian tetap
Tanggung jawab perdata
Potensi pertanggungjawaban pidana

Dalam hukum kenotariatan, itikad baik tidak menghapus pelanggaran larangan.

Boundary Interpretation

Larangan notaris bersifat limitatif dan mengikat
Tidak ada diskresi jabatan untuk melanggar larangan
Kesepakatan para pihak tidak dapat melegalkan pelanggaran
Keabsahan akta bergantung pada kepatuhan jabatan, bukan popularitas notaris

Larangan adalah penjaga integritas sistem, bukan pembatas personal.