https://notarisdanppat.com/Pajak Hotel & Resort Mewah di Bali: Antara Sunset, Villa Private, dan Tagihan Pajak. Bali, Surga Turis. Bali bukan cuma destinasi. Bali itu brand global. Turis dari seluruh dunia datang. Dari backpacker Australia sampai miliarder Dubai. Dari digital nomad Eropa sampai influencer Korea.

Hotel & resort mewah jadi jantung industri pariwisata Bali. Nama-nama besar nongkrong di sana. Four Seasons, St. Regis, Ayana, sampai villa-villa private di Ubud yang harganya bikin melongo.

Sekali menginap bisa puluhan juta per malam. Bayangin duitnya.

Pajak Hotel di Bali

Sistem pajak hotel di Bali sebenarnya sederhana. Ada beberapa komponen:

Pajak hotel daerah. Biasanya 10% dari tarif kamar. Langsung jadi PAD (Pendapatan Asli Daerah).
PPh badan. Hotel dan resort bayar pajak penghasilan sesuai laba bersih.
PPN. Kalau hotel PKP, ada PPN atas jasa.
Pajak hiburan tambahan. Kalau ada fasilitas hiburan kayak beach club, bar, live music, kena pajak hiburan 15–25%.

Hasilnya? Bali dapat pemasukan gede banget.

Data: Pemasukan Pajak Hotel Bali

Menurut laporan Pemprov Bali 2025, pajak hotel dan restoran (PHR) jadi penyumbang PAD terbesar. Nilainya tembus triliunan per tahun.

Tapi, ada catatan penting: banyak hotel kecil atau villa pribadi yang nggak transparan. Mereka mainnya cash only. Akhirnya pajaknya bocor.

Kasus: Villa Private vs Hotel Berbintang

Hotel berbintang. Pajaknya jelas. Sistem digital, booking lewat platform resmi, invoice ada. Pajak hotel otomatis masuk.
Villa private. Banyak disewakan lewat Airbnb atau langsung lewat WhatsApp. Tarif bisa Rp10 juta per malam, tapi nggak ada invoice resmi. Negara nggak dapat apa-apa.

Inilah problem utama pajak pariwisata di Bali.

Pajak Turis Asing 2025

Mulai 2025, Bali resmi tarik pajak turis asing Rp150 ribu sekali masuk. Uangnya dipakai buat pelestarian budaya dan lingkungan.

Tapi itu cuma entry tax. Setelah masuk, semua konsumsi turis—hotel, resort, spa—tetap harus kena pajak biasa.

Resort Mewah & Pajak Global

Resort mewah sering dimiliki grup internasional. Misalnya hotel jaringan global.

Masalahnya, profit kadang dipindahkan lewat transfer pricing. Laba seolah-olah kecil di Indonesia, padahal revenue gede. Pajaknya jadi lebih sedikit.

Contoh: hotel lapor biaya manajemen ke kantor pusat di Singapura. Biayanya gede, jadi laba di Indonesia kecil. Negara kehilangan potensi pajak.

Beach Club, Bar, dan Pajak Hiburan

Resort mewah di Bali biasanya punya beach club atau bar. Tempat ini rame banget, apalagi weekend. Sekali malam bisa omzet miliaran.

Pajak hiburan di Bali lumayan tinggi, 15–25%. Tapi sering muncul isu under-reporting. Misalnya laporan omzet Rp500 juta, padahal aslinya Rp2 miliar.

Kalau DJP serius nge-audit, potensinya gede banget.

Benchmark Global

Thailand (Phuket). Pajak hotel 7% PPN plus pajak hiburan. Tapi pemerintah kasih insentif buat renovasi dan sustainability.
Singapura. Pajak hotel jelas. Semua booking online otomatis connect ke sistem pajak. Bocorannya kecil.
Spanyol (Ibiza). Ada pajak turis per malam. Jadi bukan cuma entry fee, tapi setiap nginep ada tambahan.

Bali baru coba sistem kayak Spanyol. Entry tax udah ada, tapi pajak per malam masih sekadar wacana.

Digital Nomad & Pajak

Tren baru di Bali: digital nomad. Mereka sewa villa jangka panjang. Kadang bayar cash, kadang via crypto.

Masalahnya: sewa villa private sering nggak kena pajak hotel. Padahal esensinya sama: hospitality service.

Kalau ini bisa ditarik pajaknya, PAD Bali bisa naik signifikan.

Sponsor & Event di Resort

Resort mewah sering jadi venue event privat: wedding, corporate gathering, fashion show. Tarifnya bisa ratusan juta per hari.

Harusnya ada pajak hiburan & PPh final. Tapi nggak semua transparan. Banyak event eksklusif jalan off record.

Potensi Pajak: Angka Kasar

Coba hitung. Satu resort mewah dengan tarif Rp15 juta per malam.

100 kamar.
Occupancy 70%.
Omzet bulanan Rp31,5 miliar.

Kalau pajak hotel 10%, berarti Rp3,1 miliar per bulan. Dari satu hotel aja. Bayangin kalau ada ratusan resort di Bali.

Pajak pariwisata Bali bisa tembus puluhan triliun kalau semua transparan.

Tantangan Pajak Hotel Bali

Villa pribadi. Susah dikontrol.
Cash transaction. Banyak bayar langsung, tanpa invoice.
Transfer pricing. Resort global main akuntansi kreatif.
Kurang pengawasan. Pemda kadang longgar, takut ganggu turisme.

Solusi: Pajak Digital Pariwisata

Semua booking hotel dan villa wajib lewat sistem digital.
Airbnb & OTA (online travel agent) wajib setor pajak langsung.
Villa pribadi harus daftar ke sistem pajak daerah.
Audit transfer pricing hotel global.

Kalau semua ini jalan, bocoran pajak bisa ditekan.

Tren 2026: Luxury & Sustainability

Turis 2026 makin suka eco-luxury. Hotel mewah tapi ramah lingkungan.

Artinya, pemerintah bisa bikin skema: resort dapat insentif pajak kalau investasi di energi hijau atau pelestarian budaya. Jadi bukan sekadar narik pajak, tapi juga support sustainable tourism.

Gen Z Turis & Pajak

Gen Z turis (baik lokal maupun asing) lebih peduli soal transparansi. Mereka rela bayar pajak tambahan kalau tujuannya jelas. Misalnya untuk konservasi laut atau budaya lokal.

Tapi kalau pajak dirasa cuma “nambah beban tanpa manfaat,” trust bakal jatuh.

Masa Depan Pajak Hotel & Resort Bali

Pajak digital → semua transaksi masuk sistem.
Entry tax + pajak hotel → double revenue buat daerah.
Skema insentif sustainability → hotel makin ramah lingkungan.
Audit global → resort nggak bisa lagi kabur lewat transfer pricing.

Kalau semua ini kejadian, Bali bisa jadi benchmark pariwisata berkelanjutan di Asia.

Closing

Bali itu surga sunset, yoga, dan infinity pool. Tapi juga surga pajak kalau dikelola bener.

Hotel & resort mewah bukan cuma tempat healing, tapi juga mesin revenue. Negara harus hadir. Transparan, adil, nggak bikin pelaku usaha kabur.

Karena ujung-ujungnya, pajak itu kayak service charge. Kalau jelas kegunaannya, turis dan pengusaha rela bayar. Kalau nggak jelas, trust bisa hilang.